15 Responses

  1. Tomi F.
    Tomi F. 16 March 2009 at 9:26 pm |

    URGENT

    D.H.,

    Mau tanya kalau untuk orang pensiun yang hanya dari bunga atas deposito dana pensiun awal secara lumpsum, harus mengisi form dan/atau lampirannya apa. Di mana bisa diambil download form tsb ?

    Terima kasih.

    Reply
    1. admin
      admin 18 March 2009 at 9:20 am |

      PPh yang dikenakan atas bunga deposito merupakan PPh final, sehingga dalam pelaporannya, Bapak bisa menggunakan Formulir SPT 1770S. Pada Formulir 1770S-II Bagian A No. 1, isikan jumlah DPP/Penghasilan Bruto dan Jumlah PPh masing-masing kolom, dan pada Bagian B (Jumlah harta yang dimiliki pada akhir tahun), isikan jenis penghasilan, tahun perolehan, dan jumlah perolehan.
      Apabila penghasilan yang diterima hanya dari bunga deposito tersebut, maka jumlah PPh yang terutang adalah Nihil, karena PPh final tidak bisa dikreditkan (sebagai pengurang PPh terutang).
      Formulir SPT 1770S bisa di-download dari website Ditjen Pajak (http://pajak.go.id)
      Demikian, semoga membantu.

      Reply
  2. Tomi F.
    Tomi F. 18 March 2009 at 4:58 pm |

    Mohon bagaimana me-download Formulir 1770S-II Bagian A No. 1 dan Bagian B yang dimaksud. Banyak terima kasih.

    Reply
    1. admin
      admin 18 March 2009 at 5:21 pm |

      Formulir SPT 1770S dapat di-download dari http://pajak.go.id/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=223&Itemid=150, pilih 1770S (Satu Pemberi Kerja).
      Dalam melaporkan SPT PPh, SPT Induk (Formulir 1770S) harus dilaporkan beserta lampirannya (Formulir 1770S-I dan Formulir 1770S-II) sebagai satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan.

      Reply
  3. abujasjwa
    abujasjwa 22 March 2009 at 8:37 pm |

    mau tanya donk..
    kalo saya pd bulan desember 2008 bekerja pada dua perusahaan dan pajaknya ditanggung oleh masing2 perusahaan. bagaimana cara mengisi 1770S-nya? apa digabung? lalu jika digabungkan bagaimana/berapa PTKPnya, apa digabung juga?

    Reply
    1. admin
      admin 23 March 2009 at 10:42 am |

      Terima kasih atas pertanyaan Bapak. Berikut adalah tahap-tahap yang harus Bapak lakukan dalam pengisian SPT 1770S:
      1. Atas penghasilan yang berasal dari 1 pemberi kerja dan telah dipotong oleh pemberi kerja masing-masing, diisi pada Formulir 1770S-I (Lampiran I), Bagian C (Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh oleh Pihak Lain dan PPh yang Ditanggung Pemerintah). Pada bagian tersebut, isikan Nama, NPWP Pemotong/Pemungut, Nomor dan tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan, jenis pajak yang dipotong, dan jumlah PPh yang dipotong/dipungut untuk masing-masing penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja. Jumlahkan PPh yang dipotong/dipungut tersebut pada baris Jumlah Bagian C (JBC).
      2. Pada Formulir 1770S (SPT Induk), Bagian A No. 1 (Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan), isikan jumlah gabungan penghasilan neto dari setiap Formulir 1721-A1 angka 14 yang Bapak terima dari pemberi kerja. Begitu juga pada Bagian C (PPh terutang), isikan jumlah PPh terutang gabungan dari setiap Formulir 1721-A1 angka 21 yang Bapak terima dari pemberi kerja, dan pada Bagian D (Kredit Pajak), isikan JBC dari Formulir 1770S-I (Lampiran I). Apabila PPh Terutang = PPh yang telah dipotong/dipungut pemberi kerja, maka pada Bagian E (PPh Kurang/Lebih Bayar), diisi NIHIL, sedangkan bilan ada selisih antara PPh terutang dengan PPh yang telah dipotong oleh pemberi kerja (PPh Kurang Bayar), maka kekurangan tersebut harus dilunasi sebelum SPT 1770S dilaporkan. Dan jangan lupa, pada saat pelaporan SPT 1770S, harus dilengkapi dengan fotokopi Formulir 1721-A1 yang Bapak terima dari masing-masing pemberi kerja.
      3. Untuk PTKP, tidak bisa digabungkan walaupun WP mempunyai penghasilan lebih dari 1 pemberi kerja karena setiap WP hanya mempunyai 1 status PTKP. Misalnya di PT. A, status PTKP Bapak adalah K/1, begitu juga di PT. B, maka status Bapak di Bagian B (Penghasilan Kena Pajak) No. 7 tetap K/1, bukan K/2.
      Demikian, semoga membantu.

      Reply
  4. Arya
    Arya 23 March 2009 at 8:01 am |

    numpang tanya pak, untuk tabungan deposito dll berarti harus menghitung bunga selama tahun berjalan (Januari-Desember 2008) dan PPH final – berdasarkan catatan yang ada di buku tabungan. apa benar begitu? terima kasih

    Reply
    1. admin
      admin 23 March 2009 at 12:04 pm |

      @Pak Arya. Memang benar untuk DPP Bunga Deposito adalah jumlah DPP Bunga Deposito selama tahun berjalan. Untuk mengetahui jumlah DPP dan PPh yang telah dipotong, bisa Bapak tanyakan ke bank yang bersangkutan. Atau, bisa Bapak jumlahkan pajak atas bunga deposito selama tahun berjalan, dan untuk DPPnya adalah jumlah bruto sebelum dipotong PPh atas bunga deposito tersebut (DPP/Penghasilan Bruto = Pajak bunga deposito/20%).
      Demikian, semoga membantu.

      Reply
  5. Arya
    Arya 23 March 2009 at 4:04 pm |

    terima kasih atas jawaban bunga deposito / tabungan bank.
    ada sedikit yang perlu tambahan informasi. artinya kalau di dalam buku tabungan ada catatan BUNGA dan PAJAK apakah ini belum berarti PPH Final atau ini pajak yang lain ?
    apakah secara simpel saya bisa jumlahkan seluruh catatan BUNGA dan PAJAK di dalam buku tabungan dan saya masukkan sebagai DPP dan PPH terutang?
    terima kasih banyak…

    Reply
    1. admin
      admin 23 March 2009 at 4:29 pm |

      PPh atas bunga deposito/tabungan bank adalah PPh Final, sehingga jumlah bunga dan PPh-nya bisa Bapak masukkan sebagai DPP dan PPh terutangnya.

      Reply
  6. andi
    andi 30 March 2009 at 11:07 am |

    Salam,

    Bapak/Ibu, saya mau tanya niihhh. Saya bekerja di perusahaan swasta di medan, saya masih dalam masa kontrak 6 bulan. Yang saya lihat adalah cara penghitungan untuk 1 tahun karyawan tetap/tidak tetap. Tetapi bagaimana cara pengisian formulir SPT 21 untuk karyawan kontrak seperti saya ini apabila hanya 6 bulan…?
    Status karyawan saya bagaimana yaaa…?

    Apa ada contoh pengisian untuk karyawan kontrak seperti saya ini…?

    terimakasih atas bantuannya…

    Reply
  7. andi
    andi 30 March 2009 at 11:17 am |

    Salam,,

    eeehhh nanya lagi….
    Sebagai tambahan gaji pokok saya hanya 1.100.000 + tunjangan makan/transport sekitar 400000. Padahal yang saya kopi dari contoh di blog adalah gaji karyawan yang total nya lebih besar dari gaji saya…. Kalau saya hitung-hitung dalam 1 tahun hanya Rp.16.800.000,- jauh sekali perbedaannya dengan contoh yaitu sekitar diatas Rp.60.000.000,-
    Apakah formulirnya tetap sama yaaa…?

    terima kasih

    Reply
    1. admin
      admin 30 March 2009 at 12:32 pm |

      Pak Andi, kedua pertanyaan Bapak akan saya jawab sekaligus. Akan saya contohkan penghitungan PPh Orang Pribadi untuk penghasilan kurang dari setahun berdasarkan data2 yang Bapak berikan dan status WP adalah (K/1).
      Gaji (6 x Rp 1.100.000) = Rp 6.600.000
      Tunjangan2 (6 x Rp 400.000) = Rp 2.400.000
      Penghasilan bruto = Rp 6.600.000 + Rp 2.400.000 = Rp 9.000.000
      Biaya Jabatan = 5% x Rp 9.000.000 = Rp 450.000
      Penghasilan neto = Rp 9.000.000 – Rp 450.000= Rp 8.550.000
      Penghasilan neto disetahunkan = 12/6 x Rp 8.550.000 = Rp 17.100.000
      PTKP (K/1) = Rp 15.600.000
      Penghasilan Kena Pajak = Rp 1.500.000
      PPh terutang setahun= 5% x Rp 1.500.000 = Rp 75.000
      PPh terutang 6 bulan = 6/12 x Rp 75.000 = Rp 37.500
      Karena penghasilan bruto < 60 juta rupiah, maka pelaporan PPh orang pribadi menggunakan SPT 1770SS. Untuk ilustrasi pengisiannya, silakan Bapak lihat di http://tutorialpajak.wordpress.com/2009/03/05/contoh-pengisian-formulir-spt-1770ss-tahun-2008
      Demikian, semoga membantu.

      Reply
  8. Rizal
    Rizal 3 May 2009 at 10:38 am |

    Mas, bisakah kasih contoh ke saya cara pengisian SPT 1770S untuk orang yg bekerja di luar negeri? Penghasilan saya bruto sebulan 20jt dan kebetulan negara tempat saya bekerja adalah free tax country. Saya memiliki NPWP dari perusahaan tempat saya bekerja setahun lalu.

    Walau terlambat dan akan dikenakan denda, tp saya ingin melaporkan SPT saya.

    Terima Kasih

    Reply
    1. admin
      admin 4 May 2009 at 1:44 pm |

      Pak Rizal, sebenarnya yang berkewajiban untuk mengisi SPT 1770S adalah WP Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan > Rp 60.000.000 setahun dari dalam negeri. Tetapi, kalau Bapak memang ingin memenuhi kewajiban perpajakan Bapak untuk melaporkan penghasilan yang Bapak terima dari luar negeri, tentunya boleh-boleh saja.
      Dari pertanyaan Bapak saya menyimpulkan bahwa penghasilan yang Bapak terima hanya berasal dari luar negeri dan atas penghasilan tersebut belum/tidak dikenakan pajak di negara yang bersangkutan. Jadi, penghasilan bruto = penghasilan neto. Sehingga, penghitungan PPh terutang Bapak adalah sebagai berikut:
      - Penghasilan neto: 12 x Rp 20.000.000 = Rp 240.000.000
      - PTKP (K/1) = Rp 15.600.000
      - Penghasilan Kena Pajak: Rp 224.400.000 (Rp 240.000.000 – Rp 15.600.000)
      - PPh terutang:
      5% x Rp 25.000.000 = Rp 1.250.000
      10% x Rp 25.000.000 = Rp 2.500.000
      15% x Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000
      25% x Rp 100.000.000 = Rp 25.000.000
      35% x Rp 24.400.000 = Rp 8.540.000
      Total PPh terutang Rp 44.790.000
      Dalam pengisian SPT 1770S-II, Bagian A isikan penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final (bila ada), pada Bagian B dan C, isikan daftar harta dan daftar kewajiban Bapak pada akhir tahun 2008.
      Pada SPT 177S-I Bagian A dan B, isikan Penghasilan neto dan penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak (bila ada), Bagian C diisi Nihil karena penghasilan Bapak belum/tidak dipotong PPh oleh pihak lain.
      Pada Formulir 1770S, Bagian A No. 3, isikan jumlah penghasilan neto yang Bapak terima dari luar negeri yaitu sebesar Rp 240.000.000, jumlahkah penghasilan neto tersebut pada Bagian A No. 6. Selanjutnya, pada Bagian B isikan status PTKP Bapak, yaitu K/1 dengan jumlah PTKP sebesar Rp 15.600.000, sehingga jumlah PKP Bapak adalah sebesar Rp 224.400.000.
      Kemudian, pada Bagian C isikan jumlah PPh terutang seperti di atas, yaitu sebesar Rp 44.790.000. Bagian D dikosongkan atau diisi Nihil karena penghasilan Bapak tidak/belum dipotong oleh pihak lain.
      Bagian E, diisi jumlah PPh terutang yang harus dibayar sendiri oleh WP, yaitu sebesar Rp 44.790.000, dan isikan tanggal pembayaran PPh Bapak.
      Terakhir, jangan lupa sertakan fotocopy Kartu Keluarga dan SSP lembar ke 3 sebagai lampiran SPT 1770S.
      Karena Bapak terlambat bayar dan lapor, siap-siap saja kalau sewaktu-waktu KPP akan mengirimkan Surat Tagihan Pajak kepada Bapak atas keterlambatan tersebut.
      Apabila Bapak masih ragu dengan penghitungan di atas dan dalam pengisian SPT 1770S Bapak, silakan menanyakan hal tersebut pada KPP tempat Bapak terdaftar.
      Demikian, semoga membantu.

      Reply

Leave a Reply